Kepentingan Politik yang Mendorong Percepatan
Percepatan pembahasan RUU Penyesuaian Pidana oleh DPR tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang berkembang di parlemen. Banyak pihak menilai bahwa langkah percepatan ini berkaitan dengan dorongan fraksi-fraksi untuk menunjukkan kinerja menjelang momentum politik tertentu, baik akhir masa jabatan maupun konsolidasi internal partai. Dalam kondisi seperti ini, legislasi kerap dijadikan instrumen pencitraan, di mana penyelesaian cepat dianggap sebagai bentuk efektivitas lembaga, meski kualitas pembahasannya belum tentu optimal.
Tekanan Target Legislasi Nasional
Selain motif politik, percepatan juga didorong oleh kejaran agenda Prolegnas yang masih menyisakan banyak pekerjaan. DPR berupaya membuktikan bahwa mereka mampu menyelesaikan sejumlah RUU prioritas untuk memenuhi target tahunan. Namun pendekatan seperti ini seringkali menimbulkan kritik karena dianggap terlalu fokus pada kuantitas, bukan kualitas. Publik memandang bahwa RUU sebesar ini membutuhkan analisis mendalam, bukan sekadar penyelesaian administratif untuk memenuhi angka.
Minimnya Partisipasi Publik dalam Pembahasan
Salah satu kritik paling kuat terhadap percepatan RUU ini adalah terbatasnya ruang bagi publik untuk menyampaikan pandangan. Dalam proses legislasi yang ideal, masyarakat sipil, akademisi, dan pihak terdampak seharusnya memiliki kesempatan luas untuk memberikan masukan. Namun dalam percepatan ini, dialog publik dinilai minim dan akses terhadap draf RUU tidak selalu transparan. Kondisi ini membuat banyak pihak merasa bahwa penyusunan kebijakan berlangsung secara tertutup, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap lembaga legislatif.
Risiko Bias Kepentingan dalam Isi RUU
Ketika pembahasan berlangsung cepat, terdapat risiko bahwa kelompok berkepentingan tertentu mendapat ruang lebih besar dalam memengaruhi substansi RUU. Tanpa pengawasan publik yang kuat, potensi masuknya pasal-pasal yang menguntungkan pihak tertentu menjadi lebih tinggi. Risiko bias kepentingan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan umum, tetapi lebih pada kelompok yang memiliki akses lebih dekat dengan proses legislasi.
Perlunya Transparansi dan Keterbukaan
Untuk menjamin bahwa percepatan legislasi tidak mengorbankan kualitas, DPR perlu mengedepankan prinsip transparansi. Publik berhak mengetahui perubahan substansi, alur pembahasan, serta alasan di balik setiap keputusan yang diambil. Keterbukaan semacam ini penting tidak hanya untuk menjaga legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi jalannya proses sehingga risiko penyimpangan dapat ditekan seminimal mungkin.
Menjaga Kualitas Legislasi di Tengah Kecepatan
Meskipun percepatan diperlukan dalam kondisi tertentu, kualitas tetap harus menjadi prioritas utama. Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana membutuhkan keseimbangan antara ketepatan waktu dan ketelitian substansi. Tanpa keseimbangan tersebut, undang-undang yang dihasilkan berpotensi menimbulkan masalah implementasi di kemudian hari, termasuk tumpang tindih regulasi, multitafsir, hingga pelanggaran hak warga negara. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk memastikan bahwa percepatan tidak dilakukan dengan mengabaikan standar legislasi yang baik.
